Masyarakat Indonesia saat ini semakin keras menentang keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Puluhan ribu kasus keracunan, bahkan salah satu siswa yang mengalami keracunan harus kehilangan sebagian ingatannya; menjadi penyebab protes ini semakin keras disuarakan dari hari ke hari.
Selain itu, penyebab protes makin mengeras juga dikarenakan arah program ini yang semakin tidak jelas. Senada dengan opini Andri Yudhi Supriadi—statistisi ahli madya BPS—yang dirilis 25 Juni 2026 lalu, bahwa “banyak program gagal bukan karena kekurangan anggaran atau lemahnya komitmen politik, tetapi karena perlahan kehilangan fokus terhadap tujuan awalnya”.
Seperti yang diketahui khalayak umum, saat Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran hadir sebagai capres dan cawapres nomor urut dua dengan mengusung program andalan yakni “makan siang dan susu gratis”. Diklaim oleh keduanya, program ini—yang akhirnya dinamai Makan Bergizi Gratis—akan membantu Indonesia untuk menurunkan angka stunting yang masih menghantui masyarakat. Pada tahun itu, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan, dari tahun 2023 yang mencapai angka 21,5% turun menjadi 19,8%.
Namun, setelah MBG berjalan hampir dua tahun, bagaimana tingkat prevalensi stunting di Indonesia? Di Kabupaten Sanggau, data dari Dinas Kesehatan Sanggau menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting pada triwulan I 2026 justru naik sebanyak 1,32 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 20,5 persen menjadi 21,82 di tahun 2026. Sementara untuk prevalensi stunting nasional, belum ada data resmi yang dirilis oleh pemerintah. Pemerintah baru menargetkan penurunan prevalensi stunting di angka 18,8% persen pada tahun ini.
Menurut Sylvia Anjani dkk. dalam bukunya yang berjudul Determinan Stunting dalam Perspektif Spasial, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan linear yang diakibatkan kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga kehidupan anak. Dari temuan berbagai riset, stunting tidak hanya menyebabkan anak bertubuh pendek, tetapi juga meningkatkan risiko keterlambatan perkembangan kognitif, prestasi akademik yang rendah, produktivitas ekonomi yang menurun saat usia dewasa, dan meningkatnya risiko penyakit tidak menular.
Buku ini juga menyebutkan bahwa determinan stunting tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik geografis, kondisi lingkungan, dan pembangunan sosial-ekonomi masing-masing wilayah. Oleh karenanya, pendekatan analisis spasial menjadi fokus dalam buku ini. Mengutip dari buku itu, kita juga dapat melihat kembali realitas saat ini. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur MBG nyatanya tidak menargetkan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan.
Melalui artikel yang ditulis oleh Raihan Immaduddin pada 20 Mei 2026 lalu tersebut, riset Harvard menunjukkan bahwa terdapat wilayah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan tinggi sebesar 43,15% dan 48,28, tetapi memiliki proporsi jumlah SPPG mendekati 0, yakni Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai. Sementara di Kota Kediri dan Kota Magelang yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 9,94% dan 12,36% memiliki proprosi SPPG per seribu anak penerima manfaat di atas 0,6.
Padahal, menurut buku yang ditulis Sylvia Anjani dkk., asupan gizi yang tidak adekuat serta ketahanan pangan rumah tangga menjadi penyebab langsung dan tidak langsung atas fenomena stunting. Selain itu, dijelaskan pula terdapat lima faktor risiko stunting, yakni berasal dari faktor ibu, anak, keluarga, lingkungan, serta pelayanan kesehatan. Status gizi ibu, ketahanan pangan keluarga, hingga ketersediaan minum layak memiliki peranan penting dalam fenomena stunting.
Namun, seperti yang kita ketahui, sejak pertama kali MBG diluncurkan, sasarannya malah bukan berfokus pada ibu hamil atau balita. Dikutip dari laman BBC.com, MBG untuk pertama kali menyasar sekitar 600 ribu orang di 26 provinsi di Indonesia, pada 6 Januari 2026. Ratusan ribu orang ini terdiri dari anak usia dini, TK, SD, SMP, dan SMA. Tentunya hal ini menjadi semakin tidak selaras dengan tujuan awal program, yang mana ingin menangani stunting.
Dalam bukunya, Sylvia Anjani dkk. menggunakan metode Geographically Weighted Regression (GWR) untuk mengidentifikasi variasi geografis faktor risiko stunting, yang mana dapat menyesuaikan karakteristik lokal masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan metode GWR menghasilkan koefisien regresi lokal pada setiap wilayah pengamatan, sehingga mampu menggambarkan variasi hubungan antara variabel independen dan dependen.
Data spasial yang digunakan dalam metode GWR didefinisikan sebagai data yang memiliki informasi mengenai lokasi suatu objek di permukaan bumi, yang mana dapat direpresentasikan dalam bentuk koordinat geografis maupun sistem proyeksi tertentu. Data spasial memiliki tiga jenis, yakni titik, garis, dan area. Untuk melaksanakan analisis GWR, diperlukan data spasial yang terdiri dari ketiga jenis data tersebut, serta menggunakan sistem koordinat yang konsisten.
Tahapan analisis GWR ini meliputi persiapan data, pemetaan, penentuan kernel dan bandwith, pemodelan GWR, evaluasi model, serta interpretasi hasil dalam bentuk peta tematik. Melalui rangkaian tahapan tersebut, GWR dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi stunting secara spesifik pada setiap wilayah,, dan memberikan informasi lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan juga perencanaan program kesehatan berbasis wilayah.
Melalui buku ini, kita akan diajak menyelami lebih jauh bagaimana cara kerja metode Geographically Weighted Regression dalam menganalisis variasi geografis faktor risiko stunting yang memiliki banyak jenisnya. Dalam kasus stunting di Indonesia, ini menjadi hal penting sebab hasil interpretasi GWR menghasilkan koefisien regresi lokal yang menunjukkan pengaruh suatu variabel dapat berbeda pada setiap wilayah.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, GWR mampu memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan program kesehatan. Mungkin, salah satunya dapat diaplikasikan dalam program MBG yang masih dipertahankan pemerintah ini. Melalui analisis GWR, pemerintah dapat meninjau ulang tujuan utama dilahirkannya program ini. Jika memang berfokus menangani stunting, tentunya pemberian MBG kepada siswa SMP dan SMA menjadi sangat tidak efektif.
Hal ini dikarenakan gangguan akibat stunting pada pertumbuhan anak terbentuk pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh karenanya, jika MBG ditujukan untuk menangani stunting, maka akan lebih bermanfaat jika sasarannya dialihkan sepenuhnya pada ibu hamil, balita, sekolah PAUD, dan tambahan untuk siswa SD. Melalui pengurangan sasaran ini pula, maka MBG dapat menjadi program yang lebih efektif dan mendukung efisiensi anggaran yang dijalankan Prabowo-Gibran itu.
