Jejak Kepemimpinan dalam Gurat Tata Kota
Terdapat satu variabel yang sering kali menjadi pembeda antara kota yang sekadar “bertahan hidup” dan kota yang “bertumbuh kuat”: kepemimpinan. — Fahril Fanani dalam Nakhoda Kota: Paradigma Kepemimpinan dalam Dinamika Perencanaan Wilayah dan Kota Kontemporer
Mendengar tentang Yogyakarta, mungkin terdapat banyak persepsi yang berbeda dalam benak orang-orang. Mungkin bagi warga kota lain, Yogyakarta adalah tempat yang mengurai banyak kenangan, kerinduan, dan setiap sudutnya terasa romantis seperti lagu “Sesuatu di Jogja” yang dilantunkan Adhitia Sofyan. Simpelnya seperti sajak Joko Pinurbo yang diagung-agungkan di Yogyakarta, “Yogya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan”.
Namun, bagi warga lokal sendiri, mungkin sudut Yogyakarta terasa berbeda. Kemacetan di tiap akhir pekan, sudut-sudut kota yang menimbun sampah dan tak terjamah mata wisatawan, klitih yang hanya dibiarkan, semrawutnya reklame yang mengganggu mata, hingga banjir yang menjadi rutinitas di musim hujan. Namun, keadaan ini menjadi sebuah kebiasaan. Nrimo ing pandum menjadi layaknya sebuah kewajiban masyarakat, yang pada akhirnya dimanfaatkan para pengambil kebijakan di atasnya.
Jika berdasar dari buku Nakhoda Kota: Paradigma Kepemimpinan dalam Dinamika Perencanaan Wilayah dan Kota Kontemporer yang ditulis oleh Fahril Fanani, pada setiap garis yang ditarik di atas peta rencana tata ruang, terdapat keputusan politik yang diambil, atau diabaikan oleh seorang pemimpin. Senada dengan yang dikatakan Anggalih Bayu Muh Kamim—seorang peneliti pada bagian tata ruang—bahwa semenjak tahun 80-an, titik penting campur tangan pemerintah pusat ialah mengembangkan turisme massal, atau pariwisata dalam skala besar di Yogyakarta. Hal ini membuat narasi semacam “orang Yogyakarta kalo weekend tidak usah keluar rumah,” memarginalisasi warga lokal.
Oleh karenanya, kepemimpinan menjadi faktor dominan dalam perwujudan tata kota. Sementara itu, wajah kepemimpinan di Indonesia masih terasa homogen. Fahril Fanani menyebut bahwa rezim Orde Baru menjadi faktor yang paling kuat dalam fenomena ini. Saat era itu, mayoritas kepala daerah terpilih berasal dari kalangan birokrat karier atau militer, yang mana menunjukkan bahwa mereka telah melalui proses penyaringan idealis yang ketat di tingkat pusat. Pola ini menunjukkan pula perwujudan negara patrimonial modern, di mana loyalitas bersifat ke atas (pemerintah pusat) menjadi hal mendesak dan sangat penting, daripada akuntabilitas ke bawah (konstituen lokal/rakyat).
Padahal, perencanaan tata kota/wilayah seharusnya merupakan proses teknis yang netral. Mengubah zona pertanian menjadi pemukiman atau komersial bukanlah sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah proses penciptaan nilai tambah secara instan yang luar biasa besar. Pada wajah kepemimpinan tadi, hal ini menjadi titik paling rentan dalam tata kelola kebijakan perkotaan. Maka dari itu, tanpa sikap kepemimpinan yang kuat, proses penataan ruang akan sangat mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang mengejar renten lahan.
Fahril Fanani juga membahas mengenai pergeseran fundamental pada lanskap tata kelola perkotaan di Indonesia. Kepala daerah tak lagi hanya bertugas pada indikator sederhana, seperti jalanan yang diaspal dan lampu jalanan. Sebab pada hari ini, ada tiga gelombang raksasa yang menjadi tantangan dalam tata kota, yakni ledakan urbanisasi tanpa industrialisasi, persoalan iklim, dan disrupsi digital yang merombak kontrak sosial antara warga dengan pemerintah.
Pada era ini, fenomena alam tak lagi dipandang sebagai “takdir Tuhan”. Pemahaman akan fenomena alam telah bergeser pula secara fundamental, menuju arah yang lebih kompleks dan sistemis. Krisis iklim yang terjadi kini diakui sebagai produk dari interaksi dialektis antara fenomena biofisik alam, dan kegagalan atau keberhasilan tata kelola ruang serta keputusan publik di masa lalu. Maka dapat disimpulkan, bahwa kepemimpinan pada era ini memegang peran vital sebagai katalistaor yang mengubungkan empat pilar utama resiliensi (ketahanan) wilayah, yakni ketangguhan, redudansi, kecerdasan sumber daya, dan kecepatan respons.
Fahril Fanani juga menuliskan bahwa kepemimpinan yang baik adalah ketika pemimpin berani membuka dapur datanya kepada publik, sehingga tidak ada lagi monopoli informasi oleh birokrasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam diri masyarakat, sehingga mereka merasa turut dilibatkan, khususnya ketika terjadi bencana alam.
Mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan politik dalam manajemen bencana juga menjadi salah satu tanggung jawab pemimpin kota. Apalagi dalam konteks krisis iklim dan lingkungan, sebut Fahril Fanani, pendanaan sering menjadi hambatan utama. Oleh karenanya, kepemimpinan dituntut untuk mencari skema pembiayaan kreatif, seperti green bonds atau kemitraan pemerintah dan badan usaha untuk mendanai proyek infrastruktur hijau yang tinggi biayanya, tetapi memiliki dampak esensial.
Ketika badai benar-benar datang, kepemimpinan tidak lagi hanya diuji di atas meja rapat, melainkan di lapangan, di tengah genangan air, dan di tempat-tempat pengungsian. Kehadiran fisik seorang pemimpin di titik-titik krisis memiliki nilai simbolis dan psikologis yang mendalam. — Fahril Fanani dalam Nakhoda Kota: Paradigma Kepemimpinan dalam Dinamika Perencanaan Wilayah dan Kota Kontemporer
Kepemimpinan berdaya dalam kompleksitas tantangan kontemporer yang disebut oleh Fahril Fanani sebagai “nakhoda kota”, agaknya tidak tecermin pada pemimpin Indonesia. Rentetan bencana alam yang terjadi belakangan ini, ditangani oleh Prabowo Subianto selaku presiden dengan asal-asalan. Bahkan pada gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu, Prabowo baru mengunjungi masyarakat terdampak 11 hari setelahnya.
Tanpa tahu malu, ia menyebutkan kedatangannya yang “terlambat” itu dilakukan dengan sengaja, sebab ia memberikan kesempatan kepada seluruh instansi untuk melayani rakyat secara langsung. Prabowo menyebutkan bahwa kerap kali ketika pejabat pusat datang, konsentrasi pemerintah daerah terpecah. Ia kembali membela diri bahwa meski dirinya tak langsung datang, tetapi tetap mengerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak. Namun, tentu saja ini bukanlah alasan yang masuk akal, apalagi bencana alam ini telah merengut korban meninggal sebanyak 103 jiwa dan korban terluka berjumlah 1.678.
Jika Prabowo memang benar-benar peduli dengan para masyarakat yang terdampak atas gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, karhutla di Pulau Kalimantan, Aceh yang masih memulihkan diri dari bencana banjir di tahun 2025, dan ratusan siswa yang masih saja mengalami keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)-nya—mengapa ia memilih meninggalkan Indonesia untuk ke Rusia, hanya demi menanggapi undangan sebagai tamu kehormatan?
Padahal, Prabowo bisa menolak undangan KTT Rusia-ASEAN pada 17 Juni 2026 lalu dikarenakan ada masalah dalam negeri yang tidak bisa dikatakan. Meski tidak disebutkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara, pada saat saat itu terjadi rentetan demonstrasi di beberapa wilayah di Indonesia, yang menuntut pemerintah untuk menghentikan pemborosan anggaran, menghentikan MBG dan koperasi desa merah putih, hingga penurunan harga kebutuhan barang pokok dan bahan bakar minyak.
Lalu, siapa sebenarnya prioritas Prabowo—nakhoda negara—ini?
