Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan tambang nikel yang ada di Raja Ampat, Papua. Kasus ini menjadi sorotan publik dikarenakan Raja Ampat terkenal dengan keindahan alamnya, dan sudah menjadi destinasi wisata andalan Indonesia. Tak hanya aktivis lingkungan, kegiatan pertambangan ini sangat dikecam oleh banyak pihak, termasuk pelaku usaha, akademisi, pemuka agama, juga masyarakat umum.
Tagar #SaveRajaAmpat digunakan secara masif oleh netizen untuk menunjukkan dukungan, serta tuntutan kepada pemerintah agar kegiatan pertambangan lekas dibubarkan. Dilansir dari Kompas.id, Pauline Suharno selaku Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) menyatakan bahwa tambang dan pariwisata tak bisa berjalan bersama-sama. Hal ini dikarenakan tambang selalu merusak lingkungan, sedangkan pariwisata membutuhkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, apalagi di tengah tren masyarakat dunia yang memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability).
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga mendapat kritikan keras dari masyarakat. IKN dibangun di atas lahan yang berstatus hutan. Pemerintah mengeklaim bahwa IKN adalah kota masa depan yang maju dan hijau, serta 75 persen kawasannya ialah kawasan hijau. Berdasarkan Rencana Induk IKN, IKN akan dibangun menjadi forest city atau kota hutan.
Namun, rencana itu tak sejalan dengan kenyataannya. Dilansir dari artikel VOA, laporan Bappenas menyatakan bahwa kondisi hutan di kawasan IKN tak baik-baik saja. Dari total 256 ribu hektare yang akan menjadi ibu kota, hanya 43 persen kawasan yang layak disebut hutan. Dapat disimpulkan, bahwa jika pemerintah mengklaim IKN akan memiliki 75 persen kawasan hutan, maka pemerintah memiliki beban mengubah hampir 30 persen kawasan harus dihutankan kembali.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam artikel yang diunggah Walhi, telah menyatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam situasi darurat ekologis. Banyak bencana alam yang dipicu oleh kerusakan lingkungan hidup yang kian hari kian masif. Namun, pada saat yang bersamaan, pemimpin politik di Indonesia membiarkan bencana terjadi dengan intensitas yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari penanganan krisis ekologis yang memberikan perlakuan istimewa kepada industri tambang dan perkebunan monokultur.
Hal ini sudah dapat dilihat dari beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Pada Maret 2025 lalu, Kawasan Puncak Cisarua, Jawa Barat dilanda banjir bandang, disebabkan hujan berkepanjangan sejak 2 Maret 2025. Anggota DPR Dapil Kabupaten Bogor, dalam artikel Tempo, menduga banjir disebabkan kerusakan lingkungan dikarenakan alih fungsi lahan kebun.
Forest Watch Indonesia (FWI) melaporkan, bahwa sekitar 5,7 ribu hektare kawasan di Puncak telah lenyap sepanjang tahun 2000—2016. FWI mencatat bahwa pada awal tahun 2000-an, luas hutan di kawasan Puncak masih mencapai 9,1 ribu hektare. Peneliti dari FWI, Anggi Putra Prayoga mengkhawatirkan, jika perambahan terus dilakukan, maka hutan di kawasan Puncak akan lenyap di tahun 2027.
Salah satu upaya penanggulangan kerusakan ekologis dalam dunia sastra, adalah sastra lisan. Rizal, dkk., (2022) menyebutkan bahwa sastra lisan adalah karya sastra yang tidak diketahui siapa penulisnya. Karya, atau cerita ini berasal dari masyarakat yang kemudian disebarkan dari mulut ke mulut. Salah satu jenis karya dari sastra lisan adalah cerita rakyat. Cerita rakyat muncul pertama kali dari nasionalisme Romantik pada awal abad ke-19. Pada abad ini, banyak orang yang terpesona dengan cerita rakyat, di antaranya ialah para sarjana dengan minat di bidang sastra, filologi, agama, dan sebagainya.
Buku yang berjudul Kearifan Ekologis Masyarakat Banyumas, membahas secara lebih lanjut fenomena cerita rakyat sebagai upaya penanggulangan kerusakan ekologis. Achmad Sultoni, dkk., secara spesifik, membahas cerita-cerita rakyat yang terkenal di Banyumas, dan bagaimana cerita rakyat akan memberikan pembacanya wawasan alam dan upayanya pada konservasi ekologis. Terdapat 17 cerita rakyat yang dianalisis dalam buku ini, beberapa di antaranya ialah Rawa Pasung, Serayu Selarang, dan Kembang Wijayakusuma.
Kearifan Ekologis Masyarakat Banyumas
Masyarakat tradisional memandang bahwa alam memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Mereka berkeyakinan bahwa alam tidak boleh dieksploitasi, tetapi harus dijaga agar tidak rusak. Masyarakat tradisional menghormati dan memberi kasih sayang kepada alam, sebagai bentuk cara menjaga alam. Pesan-pesan inilah yang kemudian disisipkan dan disampaikan dalam cerita rakyat.
Cerita rakyat akhirnya memiliki peran penting dalam isu krisis ekologis dan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan, cerita rakyat memiliki hubungan erat sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyakarat dipatuhi. Oleh karena itu, banyak cerita rakyat mengandung “mitos” yang mengendalikan manusia untuk melakukan atau melarang manusia.
Cerita rakyat yang ada di Banyumas dianalisis menggunakan teori ekokritik dalam buku ini. Teori ini umumnya mengaitkan analisis budaya secara eksplisit dengan agenda moral dan politik hijau. Ekokritik meyakini bahwa fenomena lingkungan harus dipahami, dan bahwa hari ini, juga sedang berkembang serangkaian masalah lingkungan yang harus ditangani, baik secara kualitatif maupun kuantitaif.
Buku ini mengajak pembaca untuk menyelami unsur-unsur alam dalam cerita rakyat yang ada di Banyumas. Tak hanya itu, para penulis juga mengajak pembaca untuk menyelami pesan-pesan yang terkandung dalam cerita rakyat di Banyumas, dalam hal konservasi terhadap alam. Achmad Sultoni, dkk., juga menjabarkan bagaimana cerita rakyat diimplikasikan dalam buku ajar berwawasan ekologis. Hal ini menjadi penting, sebab kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan pada pikiran sejak kecil sejak kecil, sehingga generasi muda tidak abai terhadap berbagai permasalahan krisis lingkungan hidup, yang tak hanya mengancam manusia, tetapi juga mahkluk hidup lainnya.
