Refleksi Kepemimpinan di Indonesia
Tagar #AdiliJokowi rasanya sudah tak asing lagi, apalagi jika pembaca aktif bermain media sosial X. Terlebih dengan mangkraknya IKN, Ibu Kota Nusantara yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota baru negara, dan terletak di Pulau Kalimantan. Namun, kini Prabowo sebagai presiden terpilih, enggan menyentuh IKN dan memilih memfokuskan APBN pada tiga proyek (tak berguna juga) utamanya, yaitu makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat.
Jokowi dianggap paling bersalah soal IKN yang memakan anggaran negara puluhan triliun tersebut. Mengutip dari artikel Project Multatuli, pemerintah Indonesia telah menganggarkan biaya untuk IKN sebesar Rp76,5 triliun, sejak tahun 2022. Dibandingkan dengan proyek nasional lain, IKN bernilai 69 kali lipat lebih besar dari anggaran pembangunan sistem air minum kota yang rata-rata sekitar Rp1,11 triliun. Ia juga 6—9 kali lipat lebih besar dari anggaran proyek pembangunan sistem transportasi di luar DKI Jakarta, seperti LRT Sumatera Selatan yang berkisar Rp12,5 triliun.
The Conversation menulis bahwa ciri khas yang melekat pada Jokowi di era awal kepemimpinannya ialah karakternya yang merakyat. Ia dipandang publik sebagai angin segar pada tahun 2014, setelah bertahun-tahun dipimpin oleh sosok yang berasal dari militer dan elit. Berkat citra merakyatnya, ia sempat dikultuskan oleh masyarakat Indonesia. Bak tersihir dan terhipnotis, masyarakat begitu memuja dan memuji Jokowi yang sederhana, juga anak-anaknya yang “awalnya” tak tertarik terjun ke dunia politik.
Fenomena ini sebenarnya tak asing dalam tradisi kepemimpinan Indonesia. Rizqy dalam artikel Ratu Adil-Satrio Piningit: Warisan Toksik Feodalisme, menjelaskan bahwa patronasi ialah ketika seorang tokoh menjadi dambaan atau dipandang sebagai pelindung rakyat. Di Indonesia, patronasi dapat ditemukan dalam perwujudan pengultusan individu. Orang yang ditokohkan, atau dikultuskan, dianggap sebagai sosok berpengaruh dan berkharisma tinggi. Patronasi tentunya memiliki sisi buruk, salah satunya ialah tokoh yang dihormati akan tetap dibela oleh penggemarnya, walau ia melakukan hal yang salah.
Lantas, jika patronasi terjadi pada para pemimpin, bukankah hal itu akan menjadi mimpi buruk? Ferine melalui buku Leadership, mengajak pembaca untuk menyelami dunia kepemimpinan lebih jauh. Ia mendefinisikan pemimpin sebagai seseorang yang memiliki kecakapan atau peran kepemimpinan dalam memengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan bersama. Fungsi pemimpin yang disebut oleh Ferine dalam buku ini ialah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan atau pengendalian.
Melalui buku ini, Ferine membedah kepemimpinan, atau leadership dalam skala ruang cukup jauh. Mulai dari definisi dasarnya, seperti menjabarkan pemimpin, baik secara istilah maupun fungsinya, hingga membahas masa depan kepemimpinan di tengah berkembangnya kecerdasan buatan, atau artificial intelligence (AI). Ferine mengusung judul “Bagaimana Menjadi Pemimpin yang Baik” dalam salah satu subbab buku ini. Salah satu bekal minimal yang harus dimiliki pemimpin ialah kemampuan memengaruhi orang lain. Guna mencapai tujuannya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memengaruhi seseorang melalui komunikasi. Salah satu cara yang disebut Ferine sebagai kiat memengaruhi orang lain, yaitu tidak merendahkan orang lain.
Mari berkaca pada pemimpin negara Indonesia terpilih saat ini. Meraup sebanyak 58,6% dari suara sah nasional, Prabowo resmi menjadi presiden negara ini. Namun, alih-alih menunjukkan performa terbaiknya, rakyat justru santer meramaikan frasa “Indonesia Gelap” di seluruh media sosial. Prabowo dianggap tengah membawa Indonesia dalam kehancuran, apalagi setelah kata “ndasmu” keluar saat ia tengah berpidato di acara puncak HUT Partai Gerindra, Februari 2025 lalu. Ia mengatakan itu pada publik yang mengkritik bahwa kabinet dalam periode pemimpinannya terlalu gemuk.
Kata “ndasmu”, adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti “kepala kau”. Bahkan untuk orang Jawa, istilah ini sangat kasar juga merendahkan, karena merupakan ekspresi ketidakpercayaan, sindiran, bahkan mungkin ejekan. Masyarakat lalu beramai-ramai mengkritik ucapan Prabowo yang tentunya tak pantas keluar dari mulut seorang pemimpin negara. Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital di UI, menyatakan bahwa komunikasi kasar oleh para pejabat publik mencerminkan pola interaksi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk partisipasi publik, bukan ancaman yang harus ditanggapi dengan sindiran juga pernyataan defensif.
Kembali pada buku Ferine, ia juga membahas gaya kepemimpinan dalam buku ini. Terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan yang salah satunya dikutip dari Franklyn, yaitu kepemimpinan otokratis, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan yang bebas. Kepemimpinan otokratis memiliki definisi sebagai gaya kepemimpinan dengan kriteria atau ciri yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak menerima kritik dan saran, terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya, juga dalam pergerakannya, sering menggunakan pendekatan paksaan yang bersifat menghukum.
Sementara kepemimpinan demokratis, dijabarkan sebagai gaya kepemimpinan yang menganggap bawahan sebagai mahkluk termulia, selalu menyinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi, senang menerima saran, pendapat, juga kritik, dan selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses. Kepemimpinan bebas, dijelaskan sebagai kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratis. Kepemimipinan bebas cenderung memiliki pemimpin yang berperan pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Pemimpin dalam gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan seluas-luasnya pada para bawahannya, dan menganggap semua usahanya akan cepat berhasil.
Sudah 296 hari Prabowo menjabat sebagai presiden, terhitung sejak 20 Oktober 2024 ketika ia dilantik, hingga hari ini—10 Agustus 2025. Mulai dari kabinet yang gemuk berisi 106 orang menteri dan wakilnya—termasuk menteri koordinator, sampai pada program unggulan—makan bergizi gratis yang memakan banyak anggaran tetapi tetap dipertahankan, masyarakat sudah gencar menggaungkan agar sang presiden berkenan mengevaluasi pemerintahan dan seluruh menterinya yang kadang asbun—asal bunyi—di depan wartawan kala menanggapi suatu fenomena.
Namun, evaluasi hanyalah akan menjadi harapan semata, sebab Prabowo dan para menterinya, tak menerima kritik dalam bentuk apapun, baik yang disampaikan secara damai, maupun demo. Demo “Indonesia Gelap” yang berlangsung hampir di seluruh wilayah Indonesia, berakhir dengan … biasa saja. Heru Nugroho, sosiolog dari UGM, menilai demo ini menunjukkan runtuhnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan. Namun, apakah lantas membuat pemerintah berbenah?
Akademisi dan sejarawan, Andi Achdian, menyatakan bahwa pemerintah tak berubah banyak, sebab mereka masih mendapat dukungan kuat dari partai politik juga masyarakat kelas bawah. Hal ini tentunya menunjukkan, bahwa kritik berupa demo dari masyarakat, khususnya mahasiswa, tak digubris pemerintah. Demo yang sering kali dinarasikan penuh kericuhan saja tak digubris, apalagi aksi damai yang dilakukan masyarakat dengan tajuk “Camping Bareng Warga” pada April 2025 lalu di sekitar Gedung DPR RI.
Mereka dibubarkan tanpa diberi ruang dan waktu untuk bernegoisasi ataupun berdialog. Puluhan personel Satpol PP membubarkan peserta aksi dengan alasan estetika, bahwa tenda didirikan di atas trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki. Salah satu peserta aksi damai dalam artikel KBR, menyatakan pendirian tenda di atas trotoar bukanlah keinginan para peserta. Mereka awalnya ingin mendirikan di pagar belakang, tetapi Pamdal DPR memaksa untuk peserta damai melakukan aksinya di trotoar.
Ketika pembubaran berlangsung pun, narasumber mendengar dari alat komunikasi para personel Satpol PP, yang menyebutkan, “Tidak ada negoisasi dan argumentasi.” Di situlah para peserta menyadari, bahwa negara bahkan tak hadir dalam melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tindakan-tindakan semacam ini yang membuat masyarakat memandang bagaimana pemerintahan Prabowo membungkam masyarakat dan tak bersikap terbuka pada kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
Buku Leadership karya Ferine ini memancing kita untuk merenungkan bagaimana sosok pemimpin, dan kepemimpinan yang baik itu seharusnya berjalan. Bukan dengan kekerasan dan arogansi, tetapi dengan sikap hangat yang terbuka dan transparan, yang malah akan membuat kepemimpinan tersebut dipandang lebih baik. Masyarakat Indonesia harus mulai merefleksikan para pemimpin yang dipilihnya. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang rasa-rasanya semakin canggih, tetapi narasi “Indonesia Gelap” malah tumbuh subur dalam benak masyarakat Indonesia. Narasi ini tidak tumbuh secara liar, tetapi terus-menerus dipupuk oleh kabar buruk yang dikirm oleh negara kepada warganya setiap harinya.
